(Jakarta, 25/01/2018) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tengah berupaya keras untuk mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Hal ini diwujudkan dengan memberikan sosialisasi tentang wilayah bebas korupsi kepada para perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan BATAN. Kegiatan ini digelar di Kantor Pusat BATAN, Jakarta Selatan, Jumat (25/01/2018).

Narasumber sosialisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Agus Harsono mengatakan pentingnya semua lembaga pemerintah mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Zona integritas merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga sebagai wujud dari komitmen dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Agus.

Pencegahan korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan Zone Integritas karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Upaya untuk melakukan penindakan terhadap korupsi harus memperhatikan tindakan pencegahannya juga.

Dalam membangun zone integritas menurut Agus, harus melalui 3 tahapan yakni penandatanganan pakta integritas, pencanangan zona integritas, dan proses pembangunan zona integritas. Selain itu, terdapat 6 aspek penilaian untuk menuju Zone integritas.

“Enam aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga untuk menuju zona integritas, antara lain adanya menajemen perubahan, penata tatalaksana yang baik, penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), keterlibatan pimpinan dalam pembuatan akutabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sebagai wujud adanya manejemen perubahan dapat dibuktikan dengan adanya roadmap menajemen perubahan. Untuk mewujudkan penata tatalaksana yang baik perlu didukung adanya prosedur operasional kegiatan utama, penerapan e-office, dan pelayanan keterbukaan informasi publik yang baik. Aspek penilaian penataan manajemen SDM dapat diwujudkan dengan adanya perencanaan pegawai, pola mutasi SDM, dan pengembangan SDM. Penguatan pengawasan juga menjadi aspek penilaian untuk mewujudkan zona integritas yang ditandai adanya pengendalian gratifikasi, adanya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan penyalagunaan wewenang. Aspek penilaian terakhir yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diwujudkan dengan adanya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Inspektur BATAN, Mari Indriana yang membuka sosialisasi mengatakan, kegiatan ini pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.

“Kegiatan sosialisasi terhadap wilayah bebas korupsi pernah dilakukan pada tahun sebelumnya, namun mengingat pentingnya seluruh pegawai untuk memahami materi ini, maka pada tahun ini diadakan kembali sosialisasi wilayah bebas korupsi,” kata Meri Andriana.

Mari Andriana berharap, setelah acara ini diharapkan materi yang didapat oleh peserta sosialisasi dapat disebarluaskan kepada seluruh pegawai di BATAN. (pur)

sumber: http://www.batan.go.id/index.php/id/aneka-berita-insp/4027-upaya-batan-menuju-zona-integritas