Terus berupaya mewujudkan solusi teknologi menuju Indonesia bebas dari impor garam, BPPT lakukan   penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Garam (Persero).

Dikatakan Kepala BPPT, Unggul Priyanto mengenai potensi daerah, Indonesia mampu untuk memproduksi garam industri dengan kualitas setara garam impor.
“Jika dilihat dari potensi daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT), sebetulnya Indonesia mempunyai peluang untuk memproduksi garam industri dengan kualitas garam setara dengan garam impor dari Australia,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Unggul bahwa konsep pembangunan pilot project lahan garam inisiasi BPPT dan PT Garam ini adalah mengolah sumberdaya air laut secara terintegrasi, dalam kawasan yang terintegrasi. Sehingga sebut Unggul, nantinya dapat diperoleh berbagai komoditas produk, antara lain garam industri, trace mineral, produk budidaya perikanan dan artemia.

“Keberhasilan pilot project ini diharapkan dapat diterapkan pada sentra pegaraman lainnya sehingga industri garam nasional mempu meningkatkan nilai tambahnya secara keseluruhan dan sekaligus membuktikan bahwa garam kualitas industri dapat diproduksi di dalam negeri,” paparnya.

Senada dengan Kepala BPPT,  Deputi bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono juga mengakui bahwa solusi teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani garam nasional.

“Kita membutuhkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas garam dan mengelola petani garam, agar lebih makmur lagi. Teknologinya harus lebih baik agar produksi lebih tinggi, sehingga petani akan sejahtera. Kita butuh ekstensifikasi lahan garam,” ujarnya.

Pilot Plant Garam Standar Industri
 
Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Eniya Listyani Dewi mengatakan, ditargetkan pabrik pilot plant garam standar industri ini bisa beroperasi tahun 2019 dengan kapasitas 40.000 ton per tahun.
Eniya menambahkan, dalam pilot project nanti akan dikembangkan pengolahan garam dengan lahan terintegrasi. Keunggulan penerapan lahan terintegrasi sangat banyak. Lahan evaporasi pun perlu panjang. Dari satu pabrik keluarannya banyak, yakni garam krosok hingga garam konsumsi, industri, dan farmasi. Bahkan turunannya bisa untuk minuman isotonik dan pakan ikan.

“Nilai investasi pabrik mencapai Rp 45 miliar. Ini pembuktian garam industri bisa kita hasilkan,” ucapnya.

Sebelumnya, BPPT pun sudah mampu menghasilkan garam farmasi untuk kebutuhan obat-obatan. Bahkan sudah diproduksi PT Kimia Farma. Garam farmasi ini digunakan untuk kandungan infus.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasangko menyambut baik kerja sama dan penerapan teknologi untuk menggenjot produksi garam.

“Tidak bagus tanpa dikawal teknologi modern BPPT. Tidak ada pilihan lain selain lahan terintegrasi,” ujarnya.
Penting untuk diketahui bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengupayakan pembangunan satu pabrik skala pilot project atau proyek percontohan di lahan dekat PT Garam seluas 318 hektare di Bipolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pilot project dengan penerapan teknologi lahan terintegrasi ini mendorong agar Indonesia mampu swasembada garam sehingga tak perlu lagi impor.

Pemerintah sendiri menargetkan di tahun 2020 Indonesia mampu swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Adapun data terkini menunjukkan kebutuhan garam dalam negeri mencapai 3 juta ton per tahun. Sedangkan produksinya baru sekitar 1,7 juta-2 juta ton per tahun. (Humas/HMP)