Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memprediksi kondisi ekonomi Indonesia pada 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Ekonomi negeri ini diperkirakan tumbuh sekitar 5,22 persen. Pertumbuhan tersebut naik dibandingkan tahun ini yang diprediksi hanya 5,1 persen.

Prediksi ini didasari oleh komitmen pemerintah untuk menjaga kondisi ekonomi makro agar tetap stabil. “Pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan jauh beda dengan tahun ini, namun ada perbaikan-perbaikan. Perkiraan kami tumbuh sekitar 5,22 persen,” kata Agus Eko Nugroho, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dalam kegiatan “Economic Outlook 2018: Penguatan 4 Pilar Daya Saing dan Inklusifitas Perekonomian Nasional” pada Kamis (14/12) di LIPI Pusat Jakarta.

Agus menuturkan, konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama yang mempengaruhi ekonomi Indonesia di 2018. Kondisi ekonomi tidak naik signifikan karena faktor perlambatan konsumsi rumah tangga.

Meski sejak 2011 terlihat kecenderungan perlambatan konsumsi rumah tangga akibat peningkatan upah buruh dan petani yang tidak signifikan, namun Agus menyoroti perlambatan konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh inflasi. “Inflasi ini disumbang sektor perumahan, energi, komunikasi dan transportasi. Sementara itu pengaruh pangan terhadap inflasi di 2018 akan semakin kecil,” jelasnya.

Lalu, pertumbuhan ekonomi kalau tersendat di tahun depan, hal itu karena terjadi penurunan di konsumsi rumah tangga. Untuk itu, harus terus mendorong konsumsi di masyarakat dengan berbagai cara, seperti dana desa dan bantuan lainnya.

Faktor Eksternal

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo menyambung, kondisi eksternal juga menjadi faktor penentu ekonomi pada 2018. Kondisi eksternal memberikan ruang optimisme atas posisi tawar Indonesia yang semakin baik, seperti posisi daya saing, kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat hutang.

“Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang mulai meningkatkan suku bunga serta ‘kegaduhan’ dalam hubungan internasional akhir-akhir ini patut diperhitungkan,” tekannya.

Di lain hal, Maxensius melihat pula bahwa dorongan dinamika transaksi online yang masif pada tahun-tahun sebelumnya akan terus terjadi di tahun depan dalam kondisi persaingan yang semakin dinamis. Hal ini tentu saja menuntut langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing membangun efisiensi transaksi dan memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada konsumen.

Pada sisi lain, pemerintah perlu lebih tanggap atas kondisi ini. “Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan booming bisnis di transaksi online,” harapnya.

Lebih jauh, Maxensius melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik untuk memastikan kebijakan makro-meso-mikro berjalan lebih sinergis.

Demikian juga, sekat-sekat ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di tahun depan. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan kebijakan-kebijakan yang saling kontra produktif. (pwd)

Sumber foto slider utama: pixabay.com