Siaran Pers
Nomor : 163 /SP/HM/BKKP/IX/2018

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Na’im mendorong Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) seluruh Indonesia menerapkan prinsip efisiensi dan “resource sharing” dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“LLDikti hendaknya menerapkan prinsip efisiensi dan “resource sharing”, misalnya dalam memenuhi layanan Penilaian Angka Kredit, LLDikti yang berdekatan dapat saling bekerjasama, membahas bersama dalam satu forum, dan menggunakan tenaga penilai independen yang sama pula,” jelas Ainun Na’im saat menutup Rapat Koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I sampai XIV di Hotel Courtyard Marriot, Bandung (7/09/2018).

Ainun menambahkan bahwa di era Revolusi Industri 4.0 LLDikti juga harus peka terhadap perkembangan teknologi informasi dan memanfaatkannya untuk menunjang pelayanan terhadap publik. LLDikti dapat membangun dan menggunakan sistem informasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap publik.

“Saya harap LLDikti dapat saling bekerjasama untuk membangun sistem informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan sistem tersebut bisa digunakan secara bersama,” imbuh Ainun.

Ainun menyampaikan bahwa LLDikti merupakan miniatur Kemenristekdikti, oleh karena itu diharapkan setiap LLDikti memahami dengan benar seluruh layanan Kemenristekdikti baik layanan beasiswa dan mutu akademik, layanan bagi pendidik, layanan kelembagaan, maupun layanan teknologi dan inovasi.

“Pelayanan yang diberikan kepada publik harus berkualitas dan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar,” tegasnya.

Pada kesempatan ini Ainun mengingatkan bahwa pendidikan jarak jauh dan pendidikan berbasis daring merupakan suatu keniscayaan di Era Revolusi Industri 4.0. Kemenristekdikti memberikan otonomi dan fleksibilitas lebih besar kepada perguruan tinggi sehingga mereka bisa lebih cepat merespon perubahan- perubahan teknologi maupun perubahan keadaan sosial ekonomi di masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

 

Setiyo Hayati
Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
Kemenristekdikti