LATAR BELAKANG OPINI

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maka instansi pemerintah memiliki indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berupa predikat opini optimum dari lembaga auditor eksternal berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dikaitkan dengan target RPJMN atas Opini WTP Kementerian/Lembaga pada akhir 2019 sebesar 95% dari instansi pemerintah pusat maka Kementerian Keuangan sebagai pemilik domain pengelolaan keuangan punya “beban” ekstra untuk mewujudkannya.

Pada tulisan di “KOLOM-OPINI” ini akan disoroti “beban” Kementerian Keuangan dan “beban” Kementerian/Lembaga dalam memenuhi target RPJMN 2014-2019.

BEBAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat opini WDP atas LKPP seperti seperti ini telah diraih sejak tahun 2009 sampai sekarang.  Tentu saja opini atas LKPP bisa naik peringkat apabila opini kementerian secara keseluruhan juga mendapat predikat WTP. Sebagai konsolidator laporan Keuangan Kementerian/Lembaga serta membina pengguna anggaran maka “peran” Kementreian Keuangan menjadi vital terutama dalam menyediakan aplikasi yang mudah dan andal bagi tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta perannya sebagai pembina pelaporan keuangan Kementerian/ Lembaga .

BEBAN KEMENTERIAN LEMBAGA.

Kementerian selaku Pengguna Anggaran (PA) tentunya bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang dibebankannya. Untuk mengelola dan berakuntabilitas secara elegan menuju opini WTP, tentunya terpengaruhi oleh berbagai faktor kesulitan yang dihadapinya. Beberapa faktor yang cukup mempengaruhi usaha kementerian/ lembaga untuk menyusun laporan keuangan secara akuntabel dibahas berikut ini.

  1. Perbedaan besaran kelolaan keuangan.

Dari 86 Kementerian/Lembaga ditahun 2015 yang diberikan opini BPK, 56 Entitas Pelaporan memperoleh predkat opini WTP (65%), 26 entitas memperoleh opini WDP (30%) dan 4 entitas pelaporan meneperoleh opini TMP (5%).  Posisi Kemenristekdikti tahun anggaran 2015 memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian.

Besaran kelolaan keuangan antara satu Pengguna Anggaran dengan yang lainnya tentunya berpengaruh pada proses menejemen untuk mengelola keuangannya.

Kementerian Ristek Dikti yang mengelola anggaran 40 triliun tentu berbeda kesulitannya dengan kementerian/lembaga yang mengelola satu,  dua triun atau lima triliun sebagaimana yang dihadapi Kemenpan dan RB, Kemkominfo atau Mahkamah Konstitusi.

  1. Perbedaan rentang kendali manajemen.

Struktur organisasi yang mengatur hubungan Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi juga berperan besar mengelola keuangan. Adanya entitas akuntansi yang terstruktur dibawah langsung suatu entitas pelaporan tentu lebih mudah dibanding entitas pelaporan yang tidak membawahi secara langsung entitas pelaporan dibawahnya.  Kementerian Ristek dan Dikti mengalami kendala ini.  Dari 143 KPA sebagai entitas akuntansi, sebanyak 120 KPA berupa perguruan tinggi negeri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Secara struktural, perguruan tinggi negeri pengelolaan keuangan tidak berada dibawah langsung kememterian sehingga kementerian tidak bisa mengendalikan dan mengarahkan “day by day” pengelolaan keuangannya sementara mereka -120 PTN- itu mengelola sebagian besar anggaran (+/- 80%) yang dikelola Pengguna Anggaran Kementerian.  Status organisasi PTN “hanya” dibawah “koordinasi” dalam hal pengelolaan keuangan (Permenristekdikti no 15 tahun 2015 pasal 4 dan 616, Susunan Organisasi). Pembaca bisa membayangkan betapa “REPOTNYA” Biro Keuangan dalam mengelola pelaporan keuangan yang berupaya memperoleh predikat WTP tahun 2016.

  1. Perbedaan kualitas SDM pengelola keuangan.

Kualitas pengelola keuangan khususnya Tim SAI pada Satuan Kerja cukup berpengaruh terhadap keandalan kualitas Laporan Keuangan. Tim SAI satuan kerja yang rata rata tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi cukup merepotkan Tim SAI kementerian. Pada saat kementerian melakukan konsolidasi dengan memfasilitasi Tim SAI satuan kerja dalam forum rekonsiliasi, rata rata ADK yang ada jauh dari sempurna sehingga Tim SAI kementerian selalu disibukkan untuk melakukan perbaikan database yang sudah mereka sampaikan.  Bahkan pada kasus tertentu Tim SAI Kementerian “mengejar” Tim SAI satuan kerja untuk segera memperbaiki ADK yang ada.

Dari tiga faktor tersebut diatas maka Kementerian Ristek dan Dikti cq Biro Keuangan harus bekerja keras menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas yang akan diaudit oleh BPK dan diberi predikat opini terhadapnya. Hal ini dilakukan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bagian Anggaran 042 yang melingkupi tuju eselon satu dan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

SIMPULAN.

Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian sudah menjadi tekat Kementerian Ristek dan Dikti untuk tahun anggaran 2016.  Dengan kondisi seperti telah diuraikan sebelumnya Biro Keuangan tetap bertekat untuk mewujudkannya, tentunya dengan kerja keras dan integritas para anggota Tim SAI baik di Pusat maupun di Satuan Kerja di bawahnya.  Semoga ….

Oleh: Wiwin Darwina