Sabtu, 27 Juni 2015 Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi M. Nasir melakukan Kunjungan Kerja di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir Muh. Basir Cyio, S.E. MS beserta jajarannya.

Dalam kunjungannya, M. Nasir memaparkan latar belakang bersatunya RISTEK dan DIKTI dalam sebuah kementerian yang secara struktural baru disahkan pada tanggal 13 Febuari 2015. Kemenristekdikti adalah gabungan dari RISTEK dan DIKTI, riset dan teknologi merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi, maka presiden mencoba menggabungkan antara RISTEK dan DIKTI yang diatur dalam Kebijakan Presiden. Mengapa RISTEKDIKTI, bukan DIKTIRISTEK? Hal ini sederhana, karena ditinjau dari sejarahnya Kementerian RISTEK berdiri lebih awal, sedangkan DIKTI merupakan bagian Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian RISTEK yang sebelumnya hanya berperan sebagai regulator atau pembuat aturan bagi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kemenristek, kini setelah bergabung dengan DIKTI mempunyai wewenang sebagai eksekutor. Selain itu, perubahan yang terjadi terlihat dari struktur organisasi, yaitu pelaku administrasi atau eksekusi adalah Sekretaris Jendral bukan lagi Sekretaris Kementerian dan pembidangan dalam Kementerian RISTEK DIKTI tidak lagi Deputi, namun Direktorat Jendral.

Tujuan dari Kemenristekdikti adalah untuk menjadikan national competitiveness atau daya saing bangsa. Untuk mencapai daya saing tersebut, kualitas tinggi menjadi hal penting yang patut diperhatikan. “National competitiveness dapat tercapai apabila dua unsur utama ini dapat kita gunakan dengan baik yaitu skill worker atau qualified worker atau tenaga kerja terampil atau tenaga kerja yang punya kualifikasi tinggi dan inovasi,” ujar M. Nasir.

Qualified worker dan inovasi tidak datang dengan sendirinya, harus dilakukan kajian berbasis research, tujuannya agar dapat mengetahui secara jelas apa yang dibutuhkan. Dukungan infrastruktur juga penting, yaitu infrastuktur yang terdiri dari  Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset. Kualifikasi tenaga kerja juga harus dibagi dalam berbagai kelompok atau bidang seperti teknologi, sains, humanity dan sebagainya. Pengelompokan ini yang harus diatur oleh lembaga, antara lembaga dan sumber daya harus bisa mendukung terhadap tiga komponen tersebut. Kualifikasi tenaga kerja, inovasi, research, sumber daya dan kelembagan menjadi tugas teknis bagi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehingga akan menjadi utuh demi tercapainya national competitiveness. (da-pkl/humasristekdikti)