Pada Senin 15 Juni 2015 Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengadakan Seminar Nasional “Integrasi Sistem Pendidikan dan Sertifikasi berbasis KKNI Sebagai Strategi Pemenangan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Aula Mezzanine Gedung Juanda Kementerian Keuangan. Salah satu keynote speech pada acara tersebut adalah Menristekdikti, dengan tema “Arah Strategi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Rangka Menghasilkan SDM yang Kompeten”.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sesuai UUD 1945 untuk menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, maka dalam memajukan pengetahuan dan teknologi kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan, mutu dan relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menuntut kesiapan semua elemen termasuk institusi pendidikan di semua tingkat. Kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan mutu pendidikan, reset, dan inovasi sehingga  mampu meningkatkan daya saing bangsa. Salah satu strateginya adalah melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dengan bidang pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menristekdikti juga menghimbau agar perguruan tinggi senantiasa melakukan pengembangan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu Internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, meningkatkan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, memberikan penjaminan pengakuan kompetensi kerja lulusan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi profesi independen yang telah terakreditasi. (flh/humasristek)