Peningkatan pemanfaatan hasil riset yang diterapkan pada industri merupakan capaian paling ujung dari aktivitas riset yang dilakukan pada lembaga penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah terobosan masih diperlukan untuk meningkatkan hilirisasi atas pemanfaatan hasil riset tersebut. Beberapa permasalahan yang ada dalam proses industrialisasi perlu diidentifikasi dan dicarikan inisiasi solusinya. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terus berupaya meningkatkan proses hilirisasi dan pemanfaatan hasil litbang melalui berbagai kebijakan ke pengguna teknologi. Upaya tersebut dikaji dalam pada hari Senin, 8 Juni 2015 di Ruang Komisi 1 Gedung II BPPT dalam acara “Diskusi Panel Perizinan dan Standarisasi dalam Rangka Hilirisasi Hasil Litbang Bidang Kesehatan dan Obat”.

Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan, Yohan melaporkan bahwa diskusi panel ini dihadiri oleh para narasumber dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional – Kementerian Kesehatan. Turut hadir beberapa pimpinan industri yang terkait di bidang kesehatan obat, seperti PT Biofarma, PT Indo Farma, GP Jamu, PT Soho, dan PT Barat Jaya Sentosa, Juga 5 lembaga litbang PUI kesehatan obat yang akan menyampaikan permasalahan terkait hilirisasi produk hasil litbang dan 22 lembaga litbang Pusat Unggulan Iptek lainnya, para pejabat Kemenristekdikti, serta para undangan lainnya.

Dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, Mulyanto; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyambut baik dan berharap agar diskusi panel ini dapat mencapai dua hal, yaitu pertama memperkuat komunikasi antara Pusat Unggulan Iptek (PUI) dengan institusi terkait dengan standardisasi, sertifikasi, dan regulasi lainnya, serta kedua  teridentifikasikannya solusi atas permasalahan hilirisasi produk litbang PUI.

Menurut menteri, saat ini beberapa PUI telah berhasil mengkomersialisasikan produk-produk litbangnya. Sebagian lagi masih dalam tahap persiapan, karena terkendala beberapa hal, di antaranya produk litbang di bidang kesehatan dan obat, terkendala dengan persyaratan perizinan dan standardisasi seperti: dalam uji vaksin, metode standard BPOM, uji klinis, skema izin edar dan lainnya yang dipersyaratkan oleh pemerintah.  Melalui diskusi panel yang menghadirkan para narasumber dari lembaga yang berwenang ini insya Allah dapat diperoleh kejelasan dan solusi, yang akhirnya dapat memperlancar proses hilirisasi produk litbang bidang kesehatan dan obat. Lebih lanjut, menteri mengajak pihak industri untuk bekerjasama dengan lembaga litbang dalam menciptakan dan menggunakan teknologi domestik dalam rangka memperkuat struktur dan daya saing ekonomi nasional. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan terus mengembangkan kebijakan riset dan teknologi yang kondusif dalam upaya memajukan iptek untuk peningkatan peradaban dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Acara diskusi yang langsung dipandu oleh Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan  terbagi dalam  2 sesi panel. Sesi panel pertama mengetengahkan beberapa panelis dari PUI Biofarmaka, PUI Radiomolekuler, PUI Pigmen Material Aktif, PUI Penyakit Tropis, dan PUI Satwa Primata yang menyampaikan permasalahan terkait hilirisasi produk hasil litbang. Sedangkan pada sesi panel kedua disampaikan beberapa inisiasi solusi terhadap berbagai permasalahan yang masing-masing disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Nafza – BPOM, Tengku Bahdar Johan Hamid; Kepala Puslitbang BSN, Julianto; Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer Kementerian Kesehatan, Dedi Kuswenda; dan Kepala Subdit Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan, Nur Ratih Purnama.

Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan dalam diskusi panel tersebut, antara lain bahwa (1) pentingnya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait, baik lembaga litbang, pemerintah, dan pengguna teknologi, sejak awal dan mengikuti metodologi dan prosedur lainnya sesuai dengan Pedoman BPOM atau badan standardisasi lainnya sehingga proses perijinan dapat diperoleh secara lebih mudah dan cepat; (2) arah dan fokus kegiatan litbang harus jelas hasil akhir yang akan dicapainya dan disesuaikan dengan roadmap litbang dan roadmap industri terkait. Dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus mampu memberikan arah dan lebih selektif dalam memilih penelitian-penelitian yang akan dibiayai dengan menilai kesesuaian dengan standar dan prosedur yang berlaku dari insyitusi terkait, seperti BPOM untuk bidang kesehatan dan obat;  (3) Lembaga litbang harus mampu menghasilkan produk litbang secara konsisten dan tuntas, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses yang dilalui, serta menjaga kesesuaian sarana dan prasarana produksi; (4) diperlukan wadah ataupun forum yang secara berkala menyampaikan informasi terkait dengan proses hilirisasi dan komersialisasi produk unggulan hasil litbang.

Dengan menggandeng institusi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan – Kementerian Kesehatan, dan Badan Standardisasi Nasional diharapkan berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam diskusi panel ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah dihasilkan sehingga dapat memperlancar proses hilirisasi dan pemanfaatan produk hasil litbang. (ad3-d1/humasristek)