Salah satu tujuan strategis Organisasi Standar Internasional (ISO/International Organization for Standardization) adalah mencapai kesempurnaan/execellent atas hasil kegiatan atau keterlibatan stakeholder dalam pengembangan standard Internasional. Guna mempromosikan tujuan tersebut serta mendorong kerjasama antara Badan Standar Nasional dan Stakeholder – khususnya di Indonesia, ISO bekerjasama dengan  Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelengarakan “ISO Days” pada tanggal 03-05 Juni 2016 di Hotel Continental Mid Plaza.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya dalam laporannya mengatakan, kegiatan ISO Days ini strategis bagi Indonesia. Sebagai negara anggota ISO, Indonesia melalui BSN berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ISO.

“BSN telah membentuk National Mirror Committee (NMC) guna menyiapkan dan mengkoordinasikan partisipasi stakeholder dalam ISO agarhasilnya maksimal dan kepentingan Indonesia di Internasional bisa sukses diperjuangkan,” ujarnya.

“Sebagai informasi saat ini BSN berpartisipasi aktif dalam 25 Komite Teknis dan 52 Sub Komite Teknis di ISO. Selain itu, BSN juga sebagai convenor, project leader dan Sekretariat ISO/TC 207/ WG 7 Frameworks Standards, sama halnya juga di ISO/TC 207/WG 9 on project Land Degradation and Desertification,” katanya.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir mendorong Badan Standardisasi Pendidikan (BSN) untuk melaksanakan registrasi dan perekaman terhadap semua produk secara baik untuk menghindari terjadinya penipuan produk dengan label Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Langkah ini penting karena produk yang sudah memenuhi standar otomatis akan bisa diterima semua pihak khususnya internasional. Apalagi kita akan menghadapi MEA sehingga semua barang dan jasa yang dihasilkan anak bangsa harus melalui standarisasi. Hal ini yang menjadi kepedulian Kemenristekdikti dan BSN,” kata M Nasir.

Lebih lanjut M Nasir mengatakan, tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat, semua produk harus mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagi produsen yang tidak memenuhi standar SNI, pemerintah akan mengambil tindakan tegas baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis.

Bertepatan dengan acara ISO Days, BSN juga meluncurkan Layanan Informasi Terpadu – LITE. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi Indonesia dalam dtandardisasi baik di tingkat nasional maupun internasional di masa mendatang. Selain itu, juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta memenuhi amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardiasasi dan Penilaian Kesesuaian pasal 59 dimana disebutkan bahwa BSN mengelola sistem Informasi Standardiasi dan Penilaian Kesesuaian. (md/humasristek)