Dokumen Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) 2015 – 2019 mengisyaratkan secara jelas bahwa tujuan strategis yang ditetapkan adalah bagaimana meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia berpendidikan tinggi serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa. Hal ini sesungguhnya menjadi sebuah pesan bagi setiap aparatur di bawah administrasi kementerian ini, untuk menjadi bagian dalam kerja-kerja cerdas dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkapasitas sebagai jawaban atas problematika dan dinamika zaman yang ada. Tidak hanya itu, pesan tersebut tentunya meniscayakan kepada setiap aparatur yang ada, untuk dapat mengartikulasikan ide, gagasan dan karya yang memotivasi setiap elemen di republik ini untuk menuju keunggulan secara intelektual sekaligus memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari memajukan peradaban bangsa.

Namun demikian, saat ini adalah era di mana tidak cukup sebatas bekerja dengan sebaik-baiknya. Kini kita tengah memasuki era di mana publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh instansi. Belum lagi, tentunya hak publik juga untuk mendapatkan informasi yang dipandangnya penting dan dipandang tersedia di suatu badan publik tertentu. Sebagai contoh – terkait riset dan pendidikan tinggi –adalah pertanyaan-pertanyaan pencarian informasi seputar program studi, beasiswa bagi mahasiswa atau dosen, program riset dan pengembangan, misalnya di samping pertanyaan terkait dengan kinerja lembaga. Artinya, selain menunjukkan kinerja dengan paripurna, adalah sebuah keharusan bagi lembaga publik – termasuk dalam hal ini Kemristekdikti – untuk dapat membangun komunikasi dengan publik, dalam konteks memfasilitasi kebutuhan informasi. Berangkat dari hal tersebut, maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana mencapai suatu mutu komunikasi publik ristekdikti yang berorientasi pada kebutuhan publik sekaligus mengokohkan peranan institusi ?

*
Komunikasi Publik yang strategis bermakna bahwa seluruh tata kelola informasi dirancang sedemikian hingga untuk mengokohkan keberadaan dan kebermaknaan institusi publik melalui penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh publik atau pemangku kepentingan. Tentunya diperlukan pendekatan multi aspek untuk mempersiapkan suatu sistem yang dapat menjawab eksistensi dan peran strategis tersebut. Namun, setidaknya ada dua aspek yang tidak dapat diabaikan sebagai bagian dalam mencapai mutu komunikasi publik yang strategis, yakni keterjaminan informasi dan ketersediaan akses komunikasi.

Aspek Keterjaminan informasi adalah memastikan bahwa kementerian menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik sebagai pemangku kepentingan. Janganlah publik sampai diambangkan atau mencari informasi dari pihak lain, yang belum tentu dapat terverifikasi kebenarannya. Tidak hanya potensi misinformasi yang dapat muncul, melainkan juga reputasi institusi juga akan dipertanyakan karena tidak memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Untuk itu, diperlukan sinergi internal dari seluruh unit kerja, mulai dari kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data hingga ditindaklanjuti sebagai bahan informasi yang siap disajikan kepada publik. Tentunya, diperlukan semacam mekanisme, prosedur operasional baku dan kejelasan penanggung jawab yang memastikan hal tersebut berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Sehingga, tidak ada satu proses keterjaminan informasi yang terlewatkan, mulai dari apa yang harus disediakan, bagaimana proses penyiapannya hingga siapa yang bertanggung jawab terkait keterjaminan dan ketersampaian nformasi kepada publik.

Sedangkan aspek ketersediaan akses komunikasi adalah bagaimana publik secara cepat, mudah dan murah dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya. Menjadi kurang elok rasanya, ketika publik kesulitan untuk mendapatkan informasi karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk menjangkaunya. Dalam konteks ini, maka perlu disiapkan ragam platform akses kepada publik sehingga tidak terbangun asumsi bahwa lembaga justru mempersulit pemenuhan informasi. Terlebih di era teknologi informasi seperti saat ini, maka pemanfaatan website, surat elektronik, media sosial di samping tentunya pola komunikasi konvensional, seperti melalui telepon atau layanan tatap muka tetap dibutuhkan. Untuk itu, maka menjadi penting untuk memfasilitasi akses yang memudahkan khalayak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Terkait hal tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat semacam pola sistem layanan komunikasi publik satu atap dengan didukung oleh infrastruktur dan sumberdaya manusia yang mampu mengelola proses lalu lintas informasi yang ada. Tanpa infrastruktur yang memadai naif rasanya menuntut keterlayanan akses komunikasi yang optimal sebagaimana hal serupa berlaku ketika aparatur yang tersedia tidak cukup ada baik secara kuantitas maupun kualitas. Publik tidak membutuhkan alasan permaafan manakala sulit untuk mengakses apa yang dibutuhkan, sehingga diperlukan cara pandang yang strategis untuk memastikan aksesibilitas berjalan sebagaimana diharapkan

* *
Kemampuan dalam mengelola informasi sebagai bagian dari proses komunikasi publik, sesungguhnya merupakan bagian dari upaya mengokohkan jati diri lembaga publik sebagai pelayan masyarakat. Keterjaminan informasi dan ketersediaan akses komunikasi, sesungguhnya dapat menjadi pintu awal dari sebuah pencerahan yang membangkitkan inspirasi khalayak, sekaligus menjadi jembatan yang mengalihkan ketidaktahuan menjadi sebuah pemahaman bersama. Keduanya ketika dimanfaatkan oleh institusi penyelenggara riset, teknologi dan pendidikan tinggi di republik ini akan menjadikan informasi sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan partisipasi khalayak untuk berperan serta melalui IPTEK menjadi bagian dari manusia Indonesia di masa depan yang cakap secara intelektual, adaptif dengan segala situasi dan kondisi zaman dan tidak kalah penting adalah dimilikinya kesadaran untuk meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah, membangun sekaligus mengokohkan reputasi institusi sebagai yang terdepan sebagai lembaga publik yang dapat diandalkan.