Jakarta, Humas LIPI. Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan peluncuran “Kode Perilaku Peliputan Konflik” yang khusus berlaku di Papua. Penyusunan kode etik ini dilakukan bersama-sama antara LIPI dengan Dewan Pers, Tabloid Jubi, Harian Kompas, Majalah Tempo, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Adriana Elisabeth, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI mengungkapkan, kode etik peliputan tersebut diharapkan mampu menjadi acuan para jurnalis yang meliput Papua agar menciptakan pemberitaan yang berimbang. “Sebab, pemberitaan tentang Papua selama ini dianggap kurang berimbang,” kata Adriana dalam Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua”, Senin (18/12), di LIPI Pusat Jakarta.

Dikatakannya, keberhasilan pembangunan di Papua harus diimbangi dengan pemberitaan yang positif bukan provokatif, sehingga tercipta opini yang baik di publik nasional dan internasional. Untuk Papua, realitanya mengalami proses modernisasi baik kebijakan dan pembangunan nasional.

Potensi sumber daya alam dan kemajuan era globalisasi membawa Papua kini lebih baik lagi. “Daerah Papua memiliki nilai strategis tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga perikanan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata,” terang Adriana.

Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI melihat Papua sekarang mengalami pembangunan infrastruktur fisik yang masif. Hal itu tentu positif karena fokus pembangunan pemerintah pada infrastruktur fisik membawa perubahan signifikan pada kemajuan di Papua.

Namun demikian, dia mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan pembangunan infrastruktur sosial dan budaya. Ini juga penting agar pembangunan yang ada bisa berimbang atau tidak berat sebelah.

Kemudian terkait pemberitaan media, Nuke berharap media massa mencermati masalah yang terjadi di Papua kerap kali disebabkan oleh kompleksitas kondisi sosial dan budaya. Artinya, media massa perlu menjaga keharmonisan pemberitaan aspek sosial budaya tersebut secara berimbang.

Landasan Penyusunan

Sementara itu bila menyoroti kembali keberadaan Kode Etik Perilaku Peliputan di Papua, Adriana mengemukakan, landasan penyusunan kode etik itu adalah fakta bahwa bias dalam peliputan dan pemberitaan mengenai Tanah Papua sudah menjadi fenomena umum, baik media nasional, lokal, dan internasional. Pada satu sisi, media nasional bahkan memiliki tendensi untuk memberitakan kejadian-kejadian di Tanah Papua dengan mendasarkan pada informasi yang diperoleh hanya dari sumber resmi atau state agencies.

Media nasional terkesan kurang mendalami informasi apalagi melakukan investigasi yang lebih mendalam dari sumber-sumber organisasi masyarakat sipil di Papua yang bekerja untuk orang asli Papua (OAP). Selain itu, bias ideologi juga nampak dalam pemberitaan yang ditunjukkan oleh pilihan diksi-diksi tertentu, di dalamnya mengandung misalnya stigma Papua sebagai separatis dan masih berbudaya primitif.

Pada sisi lain, pemberitaan oleh media lokal dan juga internasional terkesan hanya mendasarkan pada sumber-sumber lokal tanpa disertai keterangan resmi dari Pemerintah. Dampaknya, terbangun stigma bahwa Indonesia sebagai kolonialis di Tanah Papua. Jika situasi ini direproduksi dan dipertahankan secara terus meneruskan mengakibatkan terpeliharanya konflik laten yang selalu membenturkan Jakarta dan Papua ataupun OAP. (lyr/ed: pwd)

Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI