Dikti-Kasus jual-beli ijazah belakangan terjadi di beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), ada 18 perguruan tinggi yang dilaporkan melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut seperti adanya praktik jual-beli ijazah atau masalah perizinan. Beberapa waktu yang lalu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M. Nasir melakukan inspeksi mendadak ke dua lembaga pendidikan tinggi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, yakni STIE Adhy Niaga di Bekasi dan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII).

Terkait dengan temuan di lapangan, Menristekdikti akhirnya menyampaikan beberapa keputusan. Dalam konferensi pers, Rabu (3/6) di Auditorium Lantai 2 Gedung Dikti, Nasir mengatakan ada 3 hal yang menjadi keputusan terhadap kasus pelanggaran oleh STIE Adhy Niaga.

“Kami putuskan tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan, tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan tidak diperkenankan menyelenggarakan wisuda.” kata Nasir.

Putusan tersebut diambil karena STIE Adhy Niaga tidak mampu melengkapi dokumen yang diminta Tim Audit Akademik Kemristekdikti yang ditugaskan melakukan penyelidikan. Dokumen tersebut menyangkut data mahasiswa pindahan, proses pembelajaran, dan jadwal kuliah.

Terhadap putusan tersebut, Nasir mengatakan akan menyelamatkan nasib mahasiswa STIE Adhy Niaga yang bersungguh-sungguh menjalani proses perkuliahan agar tidak menjadi korban. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supriadi Rustad menambahkan mahasiswa tersebut akan divalidasi terlebih dahulu.

“Kita akan validasi dulu, siapa yang mahasiswa beneran dan siapa yang enggak. Yang niatnya bener kuliah dan mana yang nggak bener.” ujar Rustad.

Selanjutnya, Menteri meminta Kopertis yang berwenang menindaklanjuti kasus tersebut untuk mengkonfirmasi berkas kepada tim audit sesuai dengan prosedur.

Sedangkan untuk kasus Universitas of Berkeley, lanjut Nasir, sudah diserahkan ke Kapolri. Pada Selasa (26/5), Menristekdikti telah menyerahkan dokumen sebagai bukti awal kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti. Universitas of Berkeley dilaporkan karena tidak memiliki izin sebagai lembaga pendidikan di Indonesia.