Padang –  Perjalanan dinas tidak selalu didalam negeri dan tidak lepas dari dunia pendidikan terutama saat para pendidik ingin mendapatkan pengetahuan lebih yang ada di wilayah lain ataupun untuk melaksanakan tugas jabatan.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X mengadakan acara “Sosialisasi  Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri” yang digelar di kantor kopertis wilayah X, Padang, Sumatera Barat, Kamis (23/03).

Acara yang dihadiri anggota kopertis wilayah X yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau ini bertujuan agar perjalanan dinas luar negeri (PDLN) yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kemenristekdikti sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Selain itu, PDLN harus mendapatkan surat pengantar izin PDLN dari Kemenristekdikti dan penanganan administrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien.

“Kementerian Luar Negeri diberikan kewenangan untuk mencetak paspor dinas diplomatis agar dapat mengontrol paspor dinas diplomatik supaya tidak digunakan untuk tujuan pribadi,” ujar Juviano, selaku Kasubdit Paspor Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Joko Santoso selaku pembicara kunci dari kopertis wilayah X menjelaskan tentang siapa saja yang berhak atas paspor dinas diplomatis tersebut.

“Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri diberikan untuk pejabat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya, untuk pegawai yang mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat S1, S2, S3, maupun Doktoral,” tutur Joko.

Dirinya menambahkan, berdasarkan keputusan menteri atau pimpinan lembaga,  untuk pejabat yang mendapatkan pengobatan di luar negeri, ataupun hingga wafat diluar negeri karena menjalankan tugas negaranya, pejabat-pejabat tersebut akan dibiayai oleh APBN atau APBD.

Adapun dasar hukum pelaksaan sosialisasi mekanisme perjalanan dinas luar negeri yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)  No. 98/2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan dan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti. (tls)

Galeri