Direktur : “SKP wajib bagi pegawai”

Pegawai negeri sipil sebagai abdi negara mengemban tanggung jawab yang besar demi kelancaran pembangunan bangsa. Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh undang-undang diperlukan adanya pembinaan PNS. Sebagai langkah awal dalam melakukan pembinaan diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja PNS. Penilaian ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan PNS, antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. Sejauh ini, untuk menilai kinerja seorang pegawai negeri sipil dibuat dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang dikenal dengan DP3, ungkap Direktur saat membuka workshop penyusunan SKP dan penulisan Karya Ilmiah bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP).

Dijelakannya, dulu penilaian menggunakan DP3 dan sekarang berubah dengan sistem atau penilaian SKP. DP3 PNS yang notabene adalah daftar penilaian yang dalam penilaiannya menggunakan azas tertutup sering dipertanyakan objektivitasnya, karena penilaiannya yang bersifat rahasia dan si penilai mempunyai otoritas yang mutlak dalam menilai kinerja seseorang. Dengan penilaian yang bersifat rahasia tersebut, mungkin saja pegawai yang dinilai kurang puas terhadap hasil penilaian karena tidak adanya indikator yang digunakan secara jelas. Untuk kondisi saat ini, ada banyak hal yang membuat DP3 tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam menilai kinerja PNS. Salah satunya adalah DP3 cenderung menilai kinerja PNS hanya dari sudut pandang si penilai bukan atas dasar prestasi kerja.

Berbeda dengan SKP, yang secara umum, penilaian dengan menggunakan metode SKP jika dilihat dari sistem penilaiannya akan lebih efektif dibandingdengan metode DP3. Target yang akan dicapai secara jelas menggambarkan betapa SKP merupakan penilaian yang benar-benar didasarkan pada prestasi / kemampuan individu untuk mencapai tujuan organisasi sesuai kompetensi yang dimilikinya. SKP merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Oleh karenanya, saya berharap kegiatan ini hendaknya diikuti secara serius sehingga memahami bagaimana cara mengisi atau membuat SKP. Sebagai tenaga fungsional tertentu, diharapkan kegiatan ini dapat memacu kualitas kerja, apa lagi kegiatan ini sekaligus diberi bekal bagaimana menulis artikel. Sebagai tenaga fungsional tertentu, menulis artikel merupakan salah satu kewajiban untuk kenaikan jabatan, ungkap Direktur. Pembuatan SKP setiap pegawai wajib dan tentu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing pada jenjangnya, ungkapnya mengakhiri sambutan dan sekaligus membuka kegiatan workshop penyusunan SKP dan penulisan Karya Ilmian bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP).

Kegiatan workshop penyusunan SKP dan penulisan Karya Ilmiah merupakan salah satu program Kepegawaian Politeknik Negeri Pontianak. Kegiatan ini di ketuai Supianto (Kasubag Kepegawaian). Workshop dihadiri 54 orang dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak H. Muh. Toasin Asha dan didampingi Kabag Umum dan Kepegawaian H. Bambang, SB. Kegiatan berlangsung di Dayang Resort Pasir Panjang Singkawang, Jum’at, 16 sampai 18 November 2018.

(Erwandi – Pranata Humas Muda)