UNAIR NEWS – Secara umum, akuntabilitas kinerja mewajibkan setiap instansi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Termasuk pengelolaan sumber daya yang ada berdasar perencanaan yang strategis. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999.

Itulah kenapa SAKIP diterbitkan. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu monitoring pemerintah pusat terhadap instansi di bawahnya. Berbagai kemungkinan penyelewengan setiap instansi ditekan, diminimalkan. Termasuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Terkait hal tersebut, PTN memiliki pelaksana yang disebut SPI atau satuan pengawas internal. Yakni, satuan kerja yang bertugas memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.

Dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang memengaruhi kinerja SPI. Misalnya, munculnya kendala teknis maupun non-teknis. Diperlukan kontribusi dan kerja sama antar PTN untuk mengatasinya.

Universitas Airlangga melalui Badan Pengawas Internal menggelar pelatihan bertajuk ”Pelatihan Teknis SAKIP dan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri” selama empat hari, sepuluh sesi diskusi. Tepatnya dibuka pada Selasa sampai Jum’at (28–31 Agustus 2018). Berdasar data terakhir, total terdapat 195 peserta.

Pelatihan di Hotel Santika Gubeng Surabaya itu juga merupakan buah kerja sama antara, UNAIR, Forum SPI PTN, dan Kemeristekdikti (Kementerian Riset dan Teknologi). Sebanyak 12 pembicara dari Kemenristekdikti dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dihadirkan. Mereka memberikan materi teknis SAKIP dan soal pengadaan barang atau jasa.

Ketua Panitia Soegeng Sutedja, SE., Ak., CA., menyatakan, masih banyak ditemui data dalam SIMONEV yang belum sesuai atau sinkron antara LAKIN (laporan kinerja) dengan Renstra (rencana strategis). Termasuk dengan Output PBJ (pengadaan barang dan jasa) dan Perjanjian Kinerja PTN.

Padahal, saat ini SAKIP, LAKIN, RENSTRA, RKAKL, dan output RKAKL serta Perjanjian Kinerja Rektor telah masuk SIMONEV. Juga dipantau langsing oleh Menristekdikti dan BPK. Itulah kenapa pelatihan tersebut sangat penting.

”Pelatihan teknis ini menjadi urgent dilaksanakan agar diperoleh deteksi dini dalam mengantisipasi audit kinerja atau audit tematik ADK melalui SIMONEV yang dilakukan BPK,” ujarnya.

”Selain itu, forum SPI PTN sesuai dengan SK Irjen Kemenristekdikti Nomor 60/G/KPT/XII/2017 dalam pasal 2 huruf g telah diamanahi untuk melaksanakan pelatihan, workshop, peningkatan kapasitas SDM SPI PTN,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA., dalam sambutannya mengungkapkan, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu problem kebocoran yang sering terjadi. Khususnya terkait dengan pembangunan fisik dan penyerapan. Karena itu, diperlukan pengendalian, manajemen, yang baik dari SPI.

”Ada beberapa syarat yang saya rasa penting terkait dengan manajemen. Pengendalian itu ada pengendalian ke depan dan ke belakang,” tuturnya.

Pengendalian ke depan, lanjut Prof. Nasih, dimulai dari perencanaan yang matang. Penetapan target yang realistis menjadi poin yang sangat penting. Karena itu, diperlukan kemampuan teknis perencanaan yang baik bagi semuanya.

”Jika perencanaan tak sesuai, efeknya anggaran bisa dikurangi,” katanya.

Prof. Nasih menambahkan, soal pengadaan barang dan jasa, rata-rata penyerapan di perguruan tinggi masih sekitar 40 persen. Padahal, saat ini telah masuk bulan yang kedelapan. Hal itu, ungkap dia, juga dipengaruhi perencanaan yang kurang matang.

”Sering untuk melakukan pengadaan itu, yang terjadi prosesnya sangat lama. Bukan karena proses pengadaanya semata. Tapi, karena perencanaanya yang belum jelas,” sebutnya.

Karena itu, atas penyelanggaraan pelatihan tersebut, Prof. Nasih sangat menyambut baik. Sekaligus mengingatkan kepada seluruh pihak untuk merespons kemajuan teknologi yang sangat cepat seperti saat ini. Salah satunya memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut dalam mengatasi problem tersebut.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Prof. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum., dalam sambutannya mengakui kompleksitas SAKIP dan problem pengadaan barang dan jasa. Forum itu, lanjut dia, diharapkan memberikan pencerahan sekaligus petunjuk bagi SPI se-Indonesia.

”Sehingga yang telah dilakukan tak menimbulkan riak-riak kecil,” sebutnya.

”Setiap akan akreditasi harus menyiapkan borang. Membuat borang secara bersama-sama. Hati-hati dalam proses pengadaan jasa dan barang. Salah-salah bisa mengantarkan ke penjara,” imbuh Prof. Jamal sebelum membuka pelatihan tersebut. (PIH UNAIR)

 

Penulis: Feri Fenoria Rifa’i