Pembangunan peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui buku merupakan upaya Negara untuk memajukan kesejateraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu Kemristekdikti bersama perwakilan Kementerian RI dan Komisi X DPR RI menggelar rapat Pembahasan RUU Sistem Perbukuan di Ruang Rapat DPR RI, (12/04). Rapat dibuka oleh ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya dengan pembacaan agenda.

Dalam paparannya, Ketua Komisi X menyampaikan sistematika dan substansi materi RUU tentang Sistem Perbukuan, draft RUU telah disusun dan dirumuskan oleh Komisi X DPR RI bersama Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Draft RUU telah diharmonisasi, pembulatan dan pemantapan oleh Baleg DPR RI yang disahkan dalam rapat pleno Baleg DPR RI serta telah disampaikan dan disetujui dalam rapat intern komisi X DPR RI dan rapat paripurna DPR RI.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk membahas RUU Tentang Sistem Perbukuan ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara ekslusif menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah memandang bahwa buku adalah salah satu wahana dan sumber pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Kami berharap arah dari Undang-undang ini adalah untuk membantu menumbuhkan ekosistem perbukuan yang sehat, yang tidak hanya mengarah pada infrastruktur keras tetapi juga lunak yaitu minat baca dan daya baca,” ujar Mendikbud.

Adapun subtansi yang diatur dalam RUU Sistem perbukuan antara lain: tata kelola yang menghasilkan buku yang bermutu serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh buku berkualitas yang memiliki isi, konten, mencerminkan nilai-nilai kepribadian Indonesia, dengan harga terjangkau, pengaturan mengenai ketersediaan bahan baku kertas dan tinta dengan harga murah, para pelaku hak cipta industri perbukuan mulai dari penulis, editor, penyadur, penerjemah, dll serta besaran royalti atau hak ekonomi yang harus diterima, harga eceran tertinggi dan terbentuknya dewan perbukuan. (ifa/bkkp)