Kepakarannya dalam bidang Ilmu Politik tak diragukan lagi. Ratusan artikelnya tentang Ilmu Politik, khususnya kajian pemilu dan partai politik, pernah dimuat di media massa. Puluhan artikel dalam topik yang sama juga pernah dipublikasikan oleh berbagai lembaga.

Dialah Profesor Ramlan Surbakti, Drs., M.Si., Ph.D, yang baru saja dikukuhkan menjadi anggota baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Prof. Ramlan dikukuhkan sebagai anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI. Pengukuhannya dilangsungkan di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Sabtu (26/11).

Dalam pengukuhannya, Prof. Ramlan membacakan orasi ilmiahnya yang berjudul “Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan”. Mengawali orasinya, Prof. Ramlan mengutip sebuah pernyataan. “You can have election without democracy. But, you cannot have democracy without election,” tegas Guru Besar Ilmu Perbandingan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNAIR.

rilis-pih-unair-prof-ramlan-jadi-anggota-aipi-1

Prof. Ramlan menyampaikan, ada delapan parameter yang menunjukkan pelaksanaan pemilu berjalan bebas, jujur, dan adil. Parameter ini ia sampaikan ketika menjadi ahli dalam People Tribunal on Malaysia Election tahun 2013. Pertama, undang-undang pemilu berisi penjabaran pemilu yang demokratik dan mengandung kepastian hukum. Kedua, menjamin kesetaraan antar warga negara. Ketiga, persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu.

Keempat, partisipasi warga negara sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Kelima, badan penyelenggara pemilu harus mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif. Keenam, proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. Ketujuh, keadilan pemilu yang ditandai dengan respon penyelenggara pemilu terhadap situasi di lapangan. Kedelapan, prinsip nirkekerasan dalam proses pemilu.

“Pemilu sudah bebas tapi belum adil. Seharusnya, mereka (tim kampanye calon) menunjukkan prestasi dengan data-data. Seharusnya, kampanye tidak menjelekkan suku bangsa. Karena kondisi suku bangsa merupakan given, identitas budaya dan sudah diatur dalam konstitusi,” tegas Prof. Ramlan.

Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia adalah melaksanakan pendidikan tata kelola pemilu. Saat ini, tata kelola pemilu masih termasuk dalam kajian pemilu (electoral studies) yang dikaji dalam perbandingan politik, dan politik nasional. Dengan adanya pembelajar yang memahami tata kelola pemilu, mereka diharapkan bisa membentuk draf rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), membentuk petunjuk pelaksanaan peraturan KPU, merumuskan spesifikasi teknis berbagai jenis logistik pemilu, dan sebagainya.

Acara inaugurasi dihadiri oleh Ketua AIPI Prof. Sangkot Marzuki (Universitas Monash), Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI Prof. Taufik Abdullah (Universitas Gadjah Mada), Sekretaris Jenderal AIPI Dr. Budhi M. Suyitno (Institut Teknologi Bandung) dan para anggota AIPI lainnya. Saat ini, AIPI beranggotakan 55 orang.

Rektor UNAIR Prof. Dr. M. Nasih, S.E., M.T., Ak, yang juga hadir dalam inagurasi memberikan apresiasinya terhadap Prof. Ramlan yang menjadi satu-satunya representasi UNAIR di AIPI. “Kita cukup bangga karena ada representasi dari UNAIR pada lembaga yang prestisius itu. Tidak semua orang bisa menjadi anggota. Pak Ramlan masih menjadi satu-satunya di sana (dari UNAIR),” tutur Prof. Nasih.

Ke depan, Prof. Nasih berharap ada semakin banyak para akademisi UNAIR yang bergabung pada berbagai komisi organisasi para ilmuwan Indonesia itu. (PIH UNAIR)