Jakarta–Dalam rangka mewujudkan Perguruan Tinggi yang lebih baik dan dapat meningkatkan daya saing, tidak hanya di dalam Negeri namun juga daya saing internasional, Menristekdikti menyaksikan penandatanganan proyek 7 in 1 yang diresmikan pada hari Kamis, (14/7) di gedung D Kemenristekdikti.

Proyek ini akan dilaksanakan di tujuh Universitas yang tersebar di empat pulau besar yang mewakili wilayah Indonesia, yaitu Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dari pulau Jawa, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dari Pulau Sulawesi, Universitas Tanjungpura (Untan) dan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dari Pulau Kalimantan, serta Universitas Syiah Kuala dari Pulau Sumatera.

Adapun sumber dana utama proyek ini adalah Islamic Development Bank (IDB) yang mendanai 6 (enam) PTN yaitu Unesa, UNY, UNG, Untan, Unsrat dan Unlam dan Saudi Fund and Development (SFD) yang mendanai satu PTN yaitu Unsyiah, dengan dana pendamping dari Pemerintah Indonesia. Proyek senilai kurang lebih 1,766 triliun ini digadang-gadang akan menjadi solusi cepat untuk PTN agar lebih maju.

“Kalau mengandalkan dana dari APBN, tentu tidak akan ketemu. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan untuk memproses pembelajaran yang lebih baik dan proses pelayanan bisa berjalan lebih baik bagi mahasiswa,” imbau Nasir.

Proyek 7 in 1 ini meliputi penambahan kapasitas layanan mahasiswa, peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor dan peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.

Pada proyek besar ini, pelaksanaan proyek pembangunan gedung-gedung baru, renovasi, dan pembangunan fasilitas pendukung harus tepat waktu, mutu sesuai perencanaan, berjalan dengan lancar, aman, dari proses hingga proyek selesai.

Nasir mengatakan bahwa proses pelaksanaan harus dilakukan dengan tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi keuangan, teknis maupun administrasi. Oleh karena itu, Nasir mengimbau para Rektor dari masing-masing Universitas untuk turut mengawasi proses berjalannya proyek 7 in 1 ini.

“Dalam pelaksanaannya para Rektor harus memilih mana yang projektif dan non projektif. Yang non projektif harus dikurangi, atau bahkan dihilangkan kalau bisa. Jika tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi supaya betul-betul memberikan manfaat bagi para mahasiswa, dosen dan peneliti,” tegas Nasir.

Selain mengimbau para Rektor dalam pengawasan, Nasir juga mewanti-wanti para kontraktor agar melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan beliau mengatakan agar tidak usah dibayar apabila pekerjaannya tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan. 7 ini 1 diharapkan menjadi batu tumpuan PTN dalam meningkatkan kualitas akademik dan infrastruktur.(TJS)