BANDUNG – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, menyebutkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki tugas yang sangat luas salah satunya meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia menjadi world class universities. Angka publikasi internasional Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia dan Singapura merupakan pekerjaan rumah bagi perguruan tinggi dan pemerintah.

Karena ilmu pengetahuan menjadi sangat penting untuk mewujudkan daya saing bangsa untuk itu Menristekdikti menghimbau perguruan tinggi untuk fokus mengejar ketertinggalan dan menghindari segala hal yang dapat mengganggu stabilitas kampus, termasuk radikalisme agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing bangsa.

“Perguruan tinggi harus mengambil sikap tidak hanya anti radikalisme, terorisme tapi juga anti narkoba untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam Deklarasi Anti Radikalisme yang berlangsung pada 14 Juli 2017 di Grha Sanusi Universitas Padjadjaran, Menristekdikti berpesan agar civitas akademika tetaplah berpegang pada empat pilar kebangsaan yaitu, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai upaya dalam mencegah tindakan radikalisme, Menristekdikti memerintahkan para rektor untuk melakukan pengawasan dalam kampus termasuk diskusi ilmiah di kampus.

“Rektor bertanggungjawab terhadap hal ini, pengembangan ilmu pengetahuan dipersilahkan karena kampus adalah dunia akademik tapi tetap pertahankan empat pilar kebangsaan tadi. Rektor harus tahu kondisi dosen dan mahasiswanya. Tindakan radikal yang dilakukan mereka akan melanggar PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 tentang disiplin pegawai,” jelasnya.

Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Jawa Barat menyatakan dan menandatangani deklarasi anti radikalisme yang dipimpin oleh Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Een Herdiani. Melalui deklarasi ini para insan perguruan tinggi diajak kembali merasakan nilai-nilai kebangsaan sebagai pemersatu keragaman yang ada di Indonesia.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan kebhinekaan dan keberagaman melahirkan kebersamaan, rasa kasih sayang dan persaudaraan.

“Manusia adalah umat yang satu, perbedaan dimata Tuhan hanya dilihat dari ketakwaan. Tidak ada alasan untuk tidak bersatu dan terkoyak rasa persatuan kita,” imbuhnya.

Tindakan radikalisme dan terorisme sedang gencar dimitigasi dan ditangkal pemerintah melalui berbagai elemen. Dalam menangani situs-situs radikal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan sejumlah langkah agresif agar penyebarluasan paham radikalisme di masyarakat bisa diantisipasi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan segera menutup situs-situs yang memuat konten radikal.

Upaya tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa seiring dengan menyebarluasnya tindakan terorisme yang tidak disadari masyarakat maka perlu upaya pencegahan dan penanggulangan. Oleh karena itu pihaknya telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian untuk bekerjasama melakukan pencegahan terorisme.

“Kegiatan anti deklarasi radikalisme hari ini merupakan langkah pencegahan salah satunya dengan memaksimalkan peran perguruan tinggi,” ujar Sekretaris BNPT, Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara.

Turut hadir dalam Deklarasi Anti Radikalisme di wilayah Jabar tersebut Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad, Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, para rektor PTN dan PTS di wilayah Jabar, para anggota Komisi I, VII dan X DPR RI, Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti, Nada Marsudi serta undangan lainnya. (AP)

Galeri